Pasal Kontroversi RKUHP Bakal Dikaji Ulang

Bandar Poker Terpercaya - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pihaknya akan kembali mengkaji setiap pasal yang mendapatkan sorotan publik dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Langkah ini ditempuh menyusul penundaan pengesahan RKUHP yang sebelumnya telah disepakati oleh pemerintah dan DPR dalam pembahasan tingkat satu. "Karena ditunda, maka DPR bersama pemerintah akan mengkaji kembali pasal per pasal yang terdapat dalam RKUHP," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (24/9).

Selanjutnya DPR akan menggencarkan sosialisasi RKUHP agar masyarakat mendapatkan penjelasan utuh, tidak salah tafsir, serta salah paham sampai menuduh DPR dan pemerintah ingin mengebiri hak-hak rakyat. Meski demikian, dia menjelaskan bahwa pada dasarnya penyusunan RKUHP sudah melibatkan berbagai pakar hukum dari berbagai universitas hingga lembaga swadaya dan organisasi kemasyarakatan. "Kita sebenarnya sudah berada diujung. Jika saat ini terjadi berbagai dinamika di masyarakat, sepertinya ini lebih karena sosialisasi yang belum masif," ujar Bamsoet.

Sebelumnya, Ketua Panitia Kerja RKUHP DPR Mulfachri Harahap mengatakan DPR masih membuka kemungkinan pengesahan RKUHP dilakukan sebelum masa bakti DPR periode 2014-2019 berakhir pada Senin (30/9) mendatang. Dia berkata pihaknya bersama pemerintah akan mencari jalan terbaik terkait RKUHP. Menurutnya, DPR tetap akan mendengar keinginan masyarakat dan cari jalan yang terbaik bagi semua pihak. "Bisa saja (disahkan). Tetapi, tetap kita mendengar apa yang jadi (masukan) masyarakat, kita akan cari yang terbaik bagi kita semua. Nanti DPR bersama dengan pemerintah akan melihat perkembangan yang terjadi dan mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik buat kita semua," kata Mulfachri kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (24/9).

Jokowi memutuskan agar DPR menunda pembahasan dan pengesahan RKUHP. Ia memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H.Laoly untuk menyampaikan sikap tersebut ke DPR. Jokowi menyatakan sikapnya itu setelah mencermati masukan dari kalangan yang keberatan. Jokowi lalu meminta pembahasan RKUHP dilanjutkan anggota DPR periode 2019-2024. Ia pun berharap anggota DPR memiliki sikap yang sama, karena masih banyak keberatan di masyarakat terkait sejumlah pasal dalam RKUHP. Jokowi mengatakan setidaknya terdapat 14 pasal dalam RKUHP.