Bandar Poker Terpercaya - Revisi UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai gelombang penolakan. Presiden Joko
Widodo (Jokowi) diyakini mampu mengambil keputusan-keputusan strategis
yang baik dan positif. Jokowi saat ini sedang mengkaji penerbitan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 32 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Langkah
ini diambil Jokowi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat.
"Tentu
saja ini kita hitung, kalkulasi dan nanti setelah itu akan kita
putuskan dan sampaikan kepada senior-senior yang hadir pada sore hari
ini," ujar Jokowi belum lama ini. Ketua DPP Partai Solidaritas
Indonesia (PSI), Isyana Bagoes Oka meyakini, sebagai seorang negarawan,
Jokowi akan mampu melewati berbagai persoalan bangsa dengan baik serta
mengambil keputusan tepat. “Hari-hari ini Presiden Jokowi
dihadapkan berbagai persoalan politik yang sangat tinggi
kompleksitasnya. Oleh karena itu, PSI yakin Jokowi sebagai seorang
Presiden dan negarawan akan mengambil keputusan-keputusan strategis yang
baik dan positif untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia,”
ujarnya.
Untuk itu, lanjutnya, PSI akan kukuh mendukung segala keputusan yang diambil Jokowi untuk kebaikan bangsa. “Presiden
Jokowi perlu kekuatan politik yang memberikan masukan positif dalam
proses pengambilan politik tersebut, sekaligus ‘pasang badan’ dengan
segala konsekuensi politik yang mungkin terjadi karena keputusan itu,”
ucapnya. Penolakan terhadap RUU KUHP dan UU KPK diwujudkan oleh
mahasiswa dengan melakukan demonstrasi di berbagai kota di Indonesia.
Puncaknya adalah pada Selasa 24 September 2019 di Gedung DPR RI. Demo
itu berujung bentrok antara mahasiswa dan polisi yang memakan korban
dari kedua belah pihak.
Terkait UU KPK, Jokowi sedang mengkaji
penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor
32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
dalam waktu dekat. "Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan
oleh DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita, utamanya
masukan itu berupa, Perppu. Tentu saja ini kita hitung, kalkulasi dan
nanti setelah itu akan kita putuskan dan sampaikan kepada senior-senior
yang hadir pada sore hari ini," ujar Jokowi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar