Rakyat Lebih Suka Prabowo Memimpin Oposisi di Parlemen

Bandar Poker Terpercaya - Pertemuan antara Presiden terpilih Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menjadi sorotan publik. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud Md menyarankan agar koalisi pendukung 02 berada di jalur oposisi. Menurut dia, jika dalam demokrasi yang sehat dibutuhkan kubu oposisi sebagai pengontrol kinerja pemerintahan. Mahfud menilai, pernyataan Jokowi yang disampaikan Minggu malam, 14 Juli 2019, tersirat membuka peluang adanya oposisi. Kekuatan oposisi ini diharapkan muncul di DPR lewat partai-partai koalisi 02.

"Kalau mendengar pidatonya Pak Jokowi tadi malam, kalau mau jadi oposisi jadilah oposisi yang terhormat karena oposisi juga mulia. Pak Jokowi membuka opsi untuk adanya kekuatan kontrol di DPR yang dilakukan Prabowo atau partai-partai lain," ujar Mahfud di UII, Yogyakarta, Senin, 15 Juli 2019. Dia menambahkan, jika mayoritas masyarakat pun berharap agar ada oposisi di kalangan elite politik. Masyarakat juga disebut Mahfud berharap agar Prabowo muncul sebagai pemimpin koalisi oposisi.

"Rakyat itu lebih suka agar Prabowo memimpin oposisi di parlemen. Sehingga kekuatan 36 persen dari empat partai Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat bergabung itu sudah lumayan lah," ujarnya menambahkan. Mahfud mengatakan, saat ini baru PKS yang menyatakan tak bergabung dengan koalisi pemerintah. Jika hanya PKS yang menjadi oposisi, kekuatannya masih kurang untuk mengimbangi koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kalau sekarang kan hanya PKS yang belum mau bergabung. PKS hanya 8 persen (perolehan di Pileg 2019). Berarti kekuatannya 92 persen lawan 8 persen, tidak imbang. Tidak sehatlah bagi kehidupan demokrasi konstitusional kita," tutur Mahfud. Meski demikian Mahfud menyebut tak ada larangan bagi partai yang bergabung di koalisi 02 untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Sebab, dalam politik ada tujuan sebagai proses perburuan kekuasaan. "Politik itu adalah proses perburuan kekuasaan, ya dilakukan saja. Kalau mau ambil politik dalam artian itu. Politik sebagai tugas konstitusional itu harusnya bagi tugas. Silakan saja."