Amien Rais Mengkhayal, PKB Yakin Jokowi Tolak Ide 55:45

Bandar Poker Terpercaya - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid yakin calon presiden terpilih Joko Widodo tidak suka dengan ide Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang menyebut salah satu syarat rekonsiliasi adalah pembagian kursi dengan perbandingan 55:45 persen. Dia menilai Amien mempunyai khayalan lain terkait kekuasaan sehingga menyampaikan ide seperti itu. "Mungkin Amien punya khayalan lain terkait kekuasaan. Dari Jokowi pasti enggak suka dengan cara begitu, saya yakin Jokowi tidak suka dengan cara (atau) pola memandang negara seperti bagi-bagi kue begitu," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (22/7).

Dia pun melihat ide Amien itu sebuah hal yang aneh karena diutarakan oleh sosok dari luar koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 silam.  Menurutnya, partai politik yang tergabung dalam pendukung Jokowi-Ma'ruf yakni PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, PSI, Perindo, dan Hanura tidak pernah membuat syarat untuk membagi-bagi kursi sejak awal berkoalisi termasuk dalam menyikapi rencana rekonsiliasi dengan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.  "Ini aneh tamu baru datang itu malah ngatur-ngatur," ucap Jazilul.

Anggota DPR RI itu menerangkan bahwa rekonsiliasi adalah upaya untuk membangun negara secara bersama-sama yang bisa dilakukan dari dalam atau luar pemerintahan. Dia pun mengajak semua pihak mengakhiri cara-cara transaksional. Menurutnya, metode politik dagang sapi tidak bisa digunakan membangun bangsa. "Sudahlah menurut saya, move on-lah," kata dia.  Lebih jauh, Jazilul menilai rencana Amien untuk mengambil posisi oposisi bila syarat pembagian kursi dengan perbandingan 55:45 persen tidak dipenuhi Jokowi, lebih bagus. Dia berkata menjadi oposisi merupakan sebuah hal yang juga mulia.

"(Jadi oposisi) lebih bagus karena oposisi juga mulia. Oposisi itu bukan tidak memberikan kontribusi, memberikan kontribusi kepada pemerintah di luar pemerintahan itu namanya oposisi," katanya.  Terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan partainya tidak melakukan politik yang bersifat transaksional. Menurutnya, rekonsiliasi bukan hanya masalah bagi-bagi kekuasaan.  "Kami tidak transaksional, Partai Demokrat tidak transaksional. Sepenuhnya kami dukung hak prerogatif presiden," ungkapnya. 

Dia menegaskan, Demokrat mendukung sepenuhnya hak prerogatif presiden dalam menentukan sosok-sosok yang akan menjadi menteri di pemerintahan mendatang. Menurutnya, Demokrat akan melihat respons dari partai politik lain lebih dahulu bila kelak diminta Jokowi mengirimkan nama kader untuk mengisi jabatan menteri di pemerintahan mendatang.  "Tentunya kalau ditawarkan, kami lihat dulu dulu chemistry bagaimana, kemudian kami lihat respons di partai politik lainnya. Kalau itu memang bagus buat bangsa, tentunya Demokrat siap untuk itu," kata Syarief.

Sebelumnya, Amien menyebut dua syarat rekonsiliasi dengan kubu Jokowi-Ma'ruf yakni ide-ide dari kubu Prabowo-Sandi diterima dan pembagian kursi dengan perbandingan 55:45 persen. Jika tidak, pihaknya memilih jadi oposisi. Bagi partai kubu 02 yang tetap menyeberang ke pemerintah, Amien menyebut mereka menanggung aib.

"Misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati, berarti rezim (Jokowi) ini balik kanan, sudah jalan akalnya. Tapi ini kan enggak mungkin," ujar Amien di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta, Sabtu (20/7). Hal ini dikatakannya terkait tawaran rekonsiliasi yang diajukan kubu Jokowi-Ma'ruf kepada Prabowo-Sandi. Menurut Amien, rekonsiliasi mestinya didasarkan atas kesamaan program atau platform. Jokowi, lanjutnya, harus memiliki pandangan yang sama dengan Prabowo soal masa depan negara.