Bandar Poker Terpercaya - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Yusnar Yusuf
memastikan pihaknya tak akan mengeluarkan fatwa terkait dugaan
kecurangan pemilu. Yusnar mengatakan organisasi yang menaungi
ormas-ormas Islam se-Indonesia itu tetap memercayakan kepada
penyelenggara pemilu yakni KPU dan pengawasnya yaitu Bawaslu. "Itu
tetap (urusan) KPU. Kita independen tidak berpihak ke mana-mana. Cuma
arahkan umat ini patuh ke negara, undang-undang, syariat. Kalau ada yang
menentang baru ada fatwa," ujar Yusnar saat ditemui di kawasan Cikini,
Jakarta, Kamis (2/5).
Yusnar mengatakan untuk menyelesaikan dugaan
kecurangan pemilu sejatinya telah diatur melalui mekanisme UU.
Sementara MUI hanya berwenang mengeluarkan imbauan. "Kita hanya imbau 'Hei umat Islam jangan berantem. Musyawarahkan sesuatu kalau tidak sepakat'. Harus bersatu," katanya. Sementara
itu, menanggapi ijtimak ulama yang digagas PA 212 dan GNPF Ulama,
Yusnar menyatakan itu tergantung umat mau mengikuti atau tidak. Namun,
tegasnya, fatwa MUI tak akan keluar untuk menyikapi kecurangan pemilu.
Bahkan, ia pun menyindir pernyataan dari panitia Ijtimak Ulama dan Tokoh
Nasional III bahwa umat menginginkan alternatif dari MUI.
"Fatwa
[MUI] ya tidak ada yang alternatif. Setiap fatwa itu keputusan. Seperti
Alquran, tidak ada alternatif. Ada sesuatu yang mutlak, hanya diserahkan
ke umat mau ikut tidak," ucap Yusnar. Pihak ijtima ulama III
sebelumnya menyampaikan bahwa gelaran ijtima didorong masyarakat yang
ingin ada arahan atau fatwa alternatif selain dari MUI terkait Pemilu
2019. Masyarakat diklaim ingin arahan yang lebih konkret dari para ulama yang tidak didapatkan dari fatwa MUI. Dalam
Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional III yang digelar di Sentul, Bogor,
disepakati lima poin yang intinya adalah meyakini terjadi kecurangan
terstruktur, sistematis, dan masif oleh kubu paslon 01 dalam Pilpres
2019 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Dalam ijtimak ulama itu, panitia
mengundang capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar