Pesan Anies untuk Jokowi

Bandar Poker Terpercaya - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan rencana pemerintah pusat memindahkan ibu kota ke wilayah lain tak mengganggu pembangunan di Jakarta. Anies menyebut ibu kota akan tetap di Jakarta atau tidak, masalah di DKI harus diselesaikan. "Tadi saya sampaikan juga dalam rapat, bahwa pemerintahan berada di Jakarta atau luar Jakarta, masalah-masalah yang ada di Jakarta harus tetap diselesaikan," kata Anies usai rapat terbatas tentang 'Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota', di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).

Anies menyebut sejumlah permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah di Jakarta antara lain lingkungan hidup, kebutuhan air bersih, pengelolaan udara, pengolahan limbah, dan transportasi. "Itu semua masih menjadi PR yang harus diselesaikan," ujarnya. Menurut Anies, dalam rapat terbatas Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembahasan mengenai pemindahan ibu kota tak ada hubungannya dengan rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta.

"Rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta tetap berlanjut, jalan terus," kata Anies. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyatakan bahwa dalam diskusi rencana pemindahan ibu kota, yang dibahas soal urusan pemerintahan, seperti eksekutif dan legislatif. Sementara itu, masalah keuangan masih tetap di Jakarta. "Yang terkait dengan perdagangan, keuangan, investasi, masih tetap di Jakarta," ujarnya. Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan ibu kota baru yang dipindahkan dari DKI Jakarta ke wilayah lain hanya untuk fungsi pemerintahan saja.

Pemerintah saat ini mulai mematangkan kriteria wilayah untuk menjadi ibu kota baru. Hal tersebut disampaikan Bambang dalam rapat terbatas tentang 'Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota', di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4). "Usulan kami untuk ibu kota ini yang diposisikan adalah hanya fungsi pemerintahan, yaitu eksekutif, kementerian lembaga, legislatif, parlemen MPR DPR DPR, kemudian yudikatif kehakiman, kejaksaan, MK dan seterusnya," kata Bambang. "Kemudian keamanan, TNI, Polri, serta kedutaan besar serta perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia," ujar Bambang melanjutkan.

Bambang mengatakan untuk masalah jasa keuangan, perdagangan, dan industri akan tetap berada di Jakarta. "Misalkan BI, OJK, BKPM tetap di Jakarta. Ini konsep yang coba kita tiru dari beberapa best practice yang sudah dilakukan negara lain," kata dia. Menurut Bambang, tujuan pemerintah untuk memindahkan ibu kota ini adalah pemisahan pusat pemerintahan dan bisnis. Menurut dia, Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis hingga tingkat regional di Asia Tenggara. "Yang kita akan tuju dari ibu kota baru adalah pemisahan pusat bisnis dan pusat pemerintahan," ujarnya.